Marhaen- Jakarta, Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan para buruh di Indonesia melakukan aksi penolakan UU Pilkada di depan gedung DPR, selasa (14/10).
Setelah melakukan orasi, pihak DPR mau menemui para mahasiswa dan buruh. Audiensi di gedung DPR di hadiri oleh perwakilan masing masing kampus dan para buruh sekitar 21 orang yg masuk , hasil audensinya menyepakati bersama dari AMI dan para buruh.
“Kita bersatu menolak adanya perpu karna perpu pada prinsipnya memiliki nilai nilai kontrak, politik. Disana kita tau SBY mengeluarkan 10 point kontrak politik yg diminta demokrat , berarti perpu bukan menjadi solusi untuk rakyat Indonesia dalam rangka untuk mencabut undang-undang pilkada.” Ujar Ampi dari KBM-UBK kepada LPM Marhaen.
Pihak anggota DPR , yg diwakili oleh empat fraksi diantaranya fraksi NASDEM, PKB, HANURA, PDIP menyatakan bukan tidak mengakomodir melainkan soal tuntutan kuantitas kursi fraksi dari masing-masing partai.
“Tujuan kami dalam audiensi tadi bukan untuk membicarakan soal koalisi merah putih ataupun koalisi indonesia hebat tetapi pertanggung jawaban penuh tugas dan wewenang daripada anggota DPR itu sendiri. Di karnakan tugas dan tanggung jawab penuh selaku legislatif, sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran karena tugas mereka harus di tegakan secara adil.” Tutup Ampi .
Hasil dari audiensi di DPR mendapatkan respon yg positif dri koalisi indonesia hebat karna visi dan misi nya sama untuk menolak UU PILKADA , namun sikap tersebut bukan serta merta mahasiswa dan para buruh mendukung koalisi Indonesia hebat namun bersikap independen murni untuk rakyat.
