Rektor IPB, Herry Suhardiyanto
Jakarta,Marhaen _Pemerintah akan menggabungkan urusan pengelolaan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam lembaga layanan pendidikan tinggi (L2 Dikti).

 Namun, Menurut rektor Institut Bogor (IPB), Herry Suhardiyanto, sebaiknya pemerintah mengutamakan program dan tujuan LP2 Dikti, dari pada meributkan hal-hal terkait organisasi L2 Dikti. Sebab, pengelolaan PTN dan PTS tidak bisa disamaratakan.

 "Tidak mudah. Misalnya, L2 Dikti di Jakarta harus melayani Universitas Indonesia (UI) dan juga PTS kecil yang kualitas dan fasilitasnya berbeda jauh. Jadi, L2 Dikti harus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan kampus,” kata Herry, belum lama ini, seperti dilansir Marhaen dari Okezone, Rabu 22 Januari 2015.

 Ia menjelaskan, bahwa L2 Dikti harus mampu melayani kebutuhan masing-masing kampus, mulai dari program, strategi dan kepemimpinan. Ihwal fungsi dan program L2 Dikti, Ia menegaskan, harus lebih menjadi perhatian ketimbang sibuk menata organisasinya.

 "Pembentukan L2 Dikti sebenarnya mematuhi undang-undang (UU) yang berlaku. Tetapi, lembaga ini harus relevan dalam meningkatkan mutu, dan akses pendidikan tinggi," ucapnya.

 Sementara itu, Rektor Binus University, Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, menyoroti masalah pengelolaan PTS yang terus berulang. Seperti PTS yang masih berjuang bersama dosen, baik dari segi jumlah maupun kualitas. 

 Selain itu, Ia mengakui terdapat kendala ditingkat PTS, seperti akreditasi. Ia menuturkan, kedua hal tersebut harus disampaikan kepada pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) agar dapat dicarikan solusinya. 

 "Oleh karena itu, perhatian pemerintah harus makin ditingkatkan. PTS memerlukan bantuan untuk kegiatan akademis, administrasi dan regulasi dalam hal monitoring," ujarnya.