M. Rizki Damanhuri





Marhaen, Jakarta - Pengambilalihan pengelolaan angkutan kota (angkot) oleh pemprov DKI Jakarta sesegera mungkin akan dilakukan. Langkah ini sebagai upaya mewujudkan tersedianya sarana transportasi yang aman dan nyaman, khususnya bagi warga ibukota.

“Saya yakin tidak akan ada lagi angkutan yang ugal-ugalan lagi atau main mata dengan oknum petugas untuk memotong trayeknya, masalah utamanya masih adanya sistem setoran ‘’ Ujar yayat, pengamat perkotaan pada kamis 5 februari.

Kondisi ini tak ayal menjadi penghambat penanganan kemacetan yang saat ini tengah digencarkan Pemprov DKI Jakarta, yang mana banyak warga yang beralih dari angkutan umum ke kendaraan pribadi dikarenakan tidak mendapatkan kenyamanan dan rasa aman.

Menurutnya, dengan tidak diambil alihnya pengelolaan angkutan oleh pemerintah maka akan sulit merealisasikan impian warga akan adanya sarana transportasi yang aman dan nyaman, karena untuk membuktikan adanya praktik main mata antara pengemudi dan angkutan dengan oknum petugas.

Pola ini sudah lama sebenarnya , bukan hanya di kawasan Bunderan Hotel Indonesia (HI) saja. Seperti di semanggi juga banyak kondektur melempar lembaran uang kertas salah satu pos di lokasi tersebut. Agar diperbolehkan melintas tidak sesuai dengan rutenya. Tambah Yayat

Sebelumnya, Gubernur Ahok berkali-kali lontarkan rencana mengambil alih pengelolaan angkutan umum. Dalam pelaksanaan supir maupun kondektur tidak perlu ngoyo mengejar setoran karena nantinya mereka nantinya akan diberikan gaji setiap bulanya.