Gabriel Gampur


Marhaen ,Jakarta - Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung LBH Jakarta, Rabu (22/10/15). Dalam aksinya mereka menuntut mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. 


" Korupsi merupakan masalah yang paling umum di negara-negara demokrasi untuk itu, masih berlakunya demokrasi yang bersifat prosedural dalam sistim ekonomi politik kapitalisme yang menempatkan demokrasi yang bukan lagi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, melainkan dari,rakyat, oleh pejabat korup, kontrol atas demokrasi yang benar-benar berada ditangan rakyat,sangat tidak dimungkinkan dalam bentuk demokrasi yang berjalin kuat dengan kapitalisme seperti yang berlaku di Indonesia saat ini", tegas Yan Frima Mako selaku Korlap unjuk rasa.

Mereka menilai pemerintahan Jokowi-JK dalam Setahun ini belum pulih dari sakitnya. Korupsi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari era demokrasi.

Berbagai laporan lembaga risetpun menunjukan bahwa jumlah lasus korupsi kian meningkat
.

Yan Frima mencontohkan kasus Mega Skandal BLBI,dan ball out Bank Century adalah awal dari masuknya Indonesia kedalam cengkraman hutang para bankir Internasional (imperalis) secara dalam.Berdasarkan siaran pers BPK-RI, 11 Agustus 2000,  dari total dana BLBI yang dikucurkan BI sebesar Rp. 144,5 triliun,terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp. 138,4 triliun atau 95,7 persen.artinya bahwa hanya Rp.6,1 triliun yang benar'benar disalurkan BI kepada bank'bank tersebut.Jika dihitung, berapa banyak uang rakyat yang dihamburkan untuk membayar utang setiap tahunya bila pemerintah harus membayar Rp.60 triliun yang diambil dari APBN sejak 1997-2015.

Dari penjelasan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, saat ini total dana pendidikan sebanyak Rp. 37 triliun akan berdampak tidak bisa dibayarnya penerimaan mahasiswa baru, baik melalui SNMPTN maupun SBMPTN .Penerimaan mahasiswa baru menghabiskan dana Rp.200 miliar terpaksa dihilangkan,karena anggaran tidak cukup.Ini merupakan bagian dari Kapitalisasi Pendidikan yg menutup akses kepada masyarakat, juga trtdapat 243 perguruan tinggi swasta yg dinonaktifkan dengan alasan perizinan. Seperti yang terungkap dalam pers rilis.

Aksi mahasiswa tersebut sempat mengakibatkan kemacetan panjang namun tetap berjalan damai dan lancar.