Maharani Putri




Marhaen, Jakarta -  Pembangunan Bandara Kulon Progo yang akan dimulai pada bulan Mei 2016  menimbulkan pro kontra dalam masyarakat yang terdampak yaitu sebanyak 11.000 jiwa di kecamatan Temon, kabupaten Kulon Progo menggantungkan hidup mereka di tanah tersebut.

Pembangunan Bandara Kulon Progo merupakan bagian dari megaproyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan masuk dalam salah satu proyek strategis. Pembangunan bandara tersebut menyebabkan pro kontra pemerintah daerah dengan masyarakat sekitar.

“Pemerintah Daerah sudah pasti mendukung pembangunan bandara ini, hal ini bisa dilihat di ILP yang dikeluarkan oleh Pemda. Sementara masyarakat sudah tentu menolak, data BPS Kulon Progo mencatat ada 11.000 jiwa masyarakat yang menggantungkan hidup mereka di atas 645,35 hektar lahan pertanian produktif,” Ujar Enda sekber Jogja pada Rabu (06/04)

Enda juga menyebutkan bahwa, pembangunan bandara tersebut tidak ada sisi positifnya bagi masyarakat dengan menilai hal tersebut sebagai upaya sisitem kapitalisme melakukan ekspansi geografis untuk akumulasi profit.

“Dalam konteks ini tidak ada dampak positif bagi masyarakat ketika kita berbicara pembangunan, petani akan kehilangan mata pencaharian dan rumah ketika digusur. Lahan pertanian produktif tidak ada lagi,” tambah Enda

Dia juga mengharapkan pembangunan bandara tersebut dihentikan segera serta mengajak semua elemen untuk mengawal dan mengadvokasi pembangunan ini.

“Kepada semua elemen kita harus terus mengampanyekan, mengawal, dan mengadvokasi pembangunan bandara ini karena selama ini berita beredar tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan tidak terekspos, sehingga saya mengajak kepada semua elemen untuk mari kita bersama menolak pembangunan bandara ini,” kata Enda.
\