(foto saat aksi oleh Mahasiswa mengenai kepemimpinan Jokowi-JK/NZ)

Marhaen, Jakarta - Rumah Gerakan Mahasiswa turun ke jalan dalam aksi evaluasi tiga tahun kinerja Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla dan program nawacita di Jalan Diponegoro, Selasa (17/10/2017).

Ditemui saat selesai aksi, mahasiswa mengajukan tuntutan kepada Presiden dan Wakil Presiden, yaitu mencopot kepala KAPOLRI, TNI, BIN, KPK, Kejaksaan Agung serta mendesak meresuffle kabinet kerja, yaitu Menko Maritim, Menteri BUMN, Menko Polhukam, Menkoinfo, Menkeu, Menko Ekonomi.

Menurut Salim yang tergabung dalam Rumah Gerakan Mahasiswa, bahwa mengenai pencopotan Kapolri, Kepala TNI dan BIN disebabkan isu mengenai pembelian 5000 senjata yang dinilai hanya beberapa pihak saja yang mengetahui.

"makanya dia harus tahu dari mana senjata itu datang, punya sjapa dan untuk siapa senjata itu di pesan, dan meminta kepada pihak terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut" ujar Salim.

Tuntutan pencopotan kepala KPK dan Kepala Kejaksaan Agung dikarenakan mengenai kasus praperadilan serta kasus SN yang dinilai adanya penyimpangan dalam sistem praperadilan.

"Saya hanya punya kapasitas dari luar, isu ini tentu saja dapat berakibat kepada merusak pencitraan dan institusi hukum" ujar mahasiswa dari Fakultas Hukum tersebut.

Lalu tuntutan selanjutnya ialah meresuffle Kabinet Kerja Presiden dan Wakil Presiden, tuntutan dari  mahasiswa ialah meminta agar pemerintah lebih serius dalam persoalan-persoalan negara, seperti mengenai program kerja kemaritiman dan permasalahan BUMN yang terjadi belakangan ini.

Ketika ditanya mengenai evaluasi tiga tahun kinerja Jokowi-JK, dalam hal ini kami menilai roda pembangunan yang direncanakan Jokowi dan JK merupakan ide yang brilian, pembangunan infrasuktur sudah terlihat.

"kami meminta kepada bapak  jokowi dan jk selaku bapak negarawan dapat lebih bijaksana dalam pengelolaan aset-aset negara dan juga adanya transparansi dalam anggaran pembangunan tersebut" ujar Salim. (KFB, NZ, D/DA)