Koalisi masyarakat sipil tengah melakukan aksi dalam Gerakan Rakyat Untuk Dukung Komisi Pemberantasan Korupsi (Geruduk KPK) di lobi depan gedung merah putih KPK, kuningan Jakarta/Irvan (30/8/19)

Marhaen, Jakarta - Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Darurat KPK menggelar aksi di lobi depan Gedung merah putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya masyarakat untuk mengawal dan mengawasi Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK agar bisa melahirkan sosok pimpinan KPK periode 2019-2023 yang bersih dan berintegritas.

Salah satu perwakilan dari Greenpeace mengatakan KPK selama ini berjuang bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern terhadap sumberdaya alam, persoalan lingkungan, serta persoalan-persoalan kehutanan itu bagian tak terpisahkan dari segelintir elite dalam praktek-praktek korupsi.

"Jadi kami di sini bersama dengan masyarakat sipil terus mendukung upaya-upaya yang dilakukan KPK, termasuk para penandatanganan petisi untuk menyelamatkan KPK dan juga menuntut kembali proses yang tidak transparan, juga ada beberapa orang melemahkan KPK. Ini menjadi penting sehingga kita berdiri bersama untuk menyelamatkan KPK," ujar Ari perwakilan Greenpeace saat aksi Geruduk KPK #Cicak Vs Buaya 4.0.

Sementara itu, petisi di laman  HYPERLINK "http://change.org" change.org yang meminta agar Capim KPK yang bermasalah dicoret, hingga Sabtu, (31/8/2019) sudah didukung oleh lebih dari 74.596 warganet. Petisi itu diunggah pada hari Sabtu lalu. Petisi dan harapan dari para pegiat gerakan masyarakat sipil itu muncul karena melihat dari 20 kandidat sementara ini, diduga ada yang mempunyai rekam jejak yang patut dipertanyakan dalam pemberantasan korupsi.

Ditempat yang sama, ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati tampak hadir, dalam aksi tersebut, dia berharap Presiden Joko Widodo tidak menerima Capim KPK yang diduga bermasalah.

"Dengan ini kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk tidak meloloskan atau menerima Calon Pimpinan KPK yang terbukti tidak berkualitas mau pun berintegritas," kata Asfinawati sambil membaca teks press release serta diikuti oleh  peserta aksi.

"Coret Calon Pimpinan KPK yang tidak melaporkan harta kekayaan, punya konflik kepentingan, diduga terlibat pelanggaran etik, mengancam pemberantasan korupsi, dan rekam jejak buruk di masa lalu sehingga tidak diloloskan dalam seleksi dan betul-betul memiliki Calon Pimpinan yang berintegritas untuk diajukan ke DPR Republik Indonesia," tambah Asfinawati dengan tegas.
Sejumlah kelompok maysarakat sipil yang mengaku kergabung dalam Solidaritas Untuk Pergerakan Mahasiswa Indonesia (Supremasi) mencoba merangsek ke gedung merah putih (KPK)/Irvan

Secara terpisah, sejumlah kelompok masyarakat sipil yang mengaku tergabung dalam "Solidaritas Untuk Pergerakan Mahasiswa Indonesia"  (Supremasi)  melakukan aksi tandingan secara bersamaan di depan Gedung merah putih KPK.

Salah satu perwakilan Supremasi dalam orasinya mengatakan dia menyayangkan adanya desakan dan adanya unsur ketidaksukaan baik internal KPK sendiri atau pun dari pihak masyarakat yang mengatasnamakan demokrasi.

"Dalam hal ini, kami tidak mempermasalahkan rangkaian proses seleksi yang telah dilakukan pansel, akan tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah bahwa kami melihat ada beberapa pihak yang ingin mencoba melemahkan dan mengintervensi Pansel KPK dalam menentukan Capim KPK," ujar salah satu orator Supremasi dengan nada lantang, dari atas mobil terbuka.

"Hasil seleksi Capim KPK oleh pansel adalah keputusan mutlak dan melegitimasi, karena Tim Pansel bekerja berdasarkan hukum sehingga jika ada pihak lain yang ingin mengganggu dan mengintervensi Pansel dalam menentukan pimpinan KPK berarti pihak tersebut adalah pihak yang kalah dalam kompetisi berikut aktor yang ada di belakangnya," lanjutnya.

Dilansir dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, ketua Pansel Capim KPK periode 2019-2023 Yenti Garnasih, dalam keterangannya menuturkan Pansel tinggal menentukan sepuluh nama yang akan diserahkan langsung ke Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo.

"Hari Senin kami akan adakan rapat pada putusan penentuan sepuluh Capim, pada Senin (2/9) pukul 15.00 WIB, kami (panitia seleksi) Insyaallah akan diterima Presiden untuk menyerahkan nama tersebut,” kata Yenti.

Sementara hasil seleksi wawancara dan uji publik itu akan digabungkan dengan hasil tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto yang sudah dilakukan sebelumnya oleh pimpinan KPK Senin (26/8).

Mengenai 10 nama yang lolos seleksi tahap akhir, ketua Pansel KPK Yenti Garnasih mengatakan hanya akan menyerahkan kepada Presiden, "Pansel tidak mengumumkannya sepanjang tidak diminta oleh Presiden," pungkas Yenti.

Pewarta : Irvan Fauzy/CA


#aksi #cicakvsbuaya4.0 #kpk #kpkbersih #presiden #petisi #kotajakarta #indonesia