Marhaen - Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bung
Karno menggelar webinar online yang bertajuk “The Dynamics of Indonesia-China
Relations in Political Economy and the Changing Global Order” Via Zoom Meeting
dan Live Streaming Youtube, Jumat (17/04/2021)
Kerjasama
Internasional antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok sudah
berjalan sejak 13 April 1950. Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo atas 70
tahun Hubungan Diplomasi Indonesia-Tiongkok, “Saya harapkan hubungan dan
kerjasama antara dua negara akan lebih kuat dan saling menguntungkan.”
World
Bank dan IMF (International Monetary Fund) memprediksi Indonesia akan menjadi
kekuatan ekonomi dunia pada 2024. Kekuatan ekonomi Indonesia menggeser
negara-negara Eropa termasuk Britania Raya (Inggris) pada 2020. Melalui
strategi kerja nasional yang dimaksud Panca Kerja, terdiri dari penguatan
infrastruktur, pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia), penyederhanaan birokrasi,
penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi. Salah satu modal pembangunan
melalui Kerjasama Internasional.
Mochammad
Fadjroel Rachman selaku Juru Bicara Presiden Republik Indonesia membahas ibukota
baru bahwa pembentukan itu merupakan impian Bung Karno,
“Salah
satu budaya kemarin, hari senin yang lalu. Saya bersama dengan Menteri PPN,
Kepala Bapennas menuju ke Ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara,
Kalimantan Timur. Nah, IKN atau Ibu Kota Negara Indonesia ini selain akan
menjadi tumpuan impian daripada Bung Karno yaitu menginginkan agar ibu kota itu
berada ditengah Kepulauan Indonesia, tepatnya di Kepulauan Kalimantan. Jadi,
artinya Presiden Joko Widodo memenuhi impian Bung Karno.” Imbuhnya.
Ia
juga menjelaskan bahwa,
“upaya
untuk membangun ibu kota negara baru ini akan membutuhkan dana yang cukup besar
sekitar 500 triliun rupiah, hanya 1% yang diambil dari APBN (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara), dan 99% nya dari pihak swasta dengan cara
mengundang untuk melakukan beragam kerjasama, termasuk mengundang Republik
Rakyat Tiongkok, baik pemerintahnya maupun pihak swasta untuk bekerjasama
membangun ibu kota negara baru.”
Melalui
Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan kemudahan untuk melakukan hubungan
perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok, Ia menjelaskan
“Presiden
Joko Widodo ketika ditelepon oleh Presiden Xi Jinping, saya menyaksikan beliau
mengundang Presiden Xi Jinping, baik pemerintahnya maupun kekuatan swastanya
untuk datang ke Indonesia memanfaatkan pembangunan pertumbuhan ekonomi
Indonesia yang sekarang diharapkan pada 2020 kurang lebih 5%.” Jelasnya
Sejak
2013, Indonesia dan China adalah Komprehensif Partnership Strategic. Namun,
pada 2005 Strategic Parnership. Drs. Djauhari Oratmangun sebagai Duta Besar
Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia memberikan
penekanan pada ekonomi, serta sosial budaya. Ia juga menyampaikan bahwa,
“Pada
periode tahun 2020, pertumbuhan volume eksport antara Indonesia dan China telah
mencapai US$ 78,9M, sehingga menjadi partner dagang terbesar Indonesia saat
ini. Dalam bidang investasi Tiongkok-Indonesia sudah mencapai US$ 4,M.
Sementara hongkong berada di posisi keempat dengan jumlah US$ 3,5M. Sedangkan
dalam bidang Tourism Ekonomi, ia mengatakan bahwa sangat disayangkan di situasi
pandemi sangat minim jumlah pengunjung turis yang berkunjung ke Indonesia dari
Tiongkok. Pada 2019, jumlah turis yang berkunjung ke Indonesia berjumlah 2,1M
Pengunjung.
Pilar
sosial budaya, pertukaran budaya kedua negara sudah berlangsung sejak ratusan
tahun yang lalu dan sekarang direfleksikan juga hingga sebelum pandemi, serta
dilakukan melalui virtual. Jumlah mahasiswa asal Indonesia yang studi di
Tiongkok telah mendekati 16 ribu orang.
Ia
mengatakan Indonesia diprediksi akan menjadi leader di sektor digital ekonomi
pada tahun 2025 dengan nilai 130-150M serta berharap dimasa yang akan datang
semakin banyak mahasiswa Indonesia mengejar ilmu ke Tiongkok, karena kelak
mereka akan menjadi jembatan kata-kata bagi hubungan antara Indonesia dan
Tiongkok.
Penulis : Devi Oktaviana
Editor : Ayu Gurning
0 Comments